Pengetahuan Dasar Praktek Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Memahami Masyarakat

a). Pengertian Masyarakat

Definisi masyarakat menurut Warren (1978) : Kombinasi sistem dan unit sosial yang melakukan fungsi sosial utama sesuai dengan kebutuhan orang-orang pada tingkatan lokal dan organisasi aktifitas sosial yang menyediakan akses terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

Pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Bila masyarakat didefinisikan sebagai komunitas, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan local pada permukiman atau wilayah yang relative kecil.

                        b). Tipe-Tipe Masyarakat

            Menurut Netting, Kettner dan McMurtry  ada beberapa tipe-tipe masyarakat sebagai berikut:

Parameter	Definisi	Contoh
Geografis	Sebuah komunitas yang diikat atau dibatasi oleh wilayah geografis	Kota, desa, kelurahan, kampung, RT
Identifikasi dan Kepentingan	Masyarakat yang dipertalikan oleh kepentingan dan komitmen bersama	Kelompok-kelompok aksi politik, keagamaan, ilmu pengetahuan
Relasi Kolektif antar individu	Konstelasi  relasi antar individu yang memberi  makna dan identitas	Kelompok-kelompok Profesional, Pertemanan, atau Persahabatan

c). Fungsi Masyarakat

Meskipun definisi masyarakat memiliki perbedaan, namun pada umumnya tidak mengubah fungsi masyarakat. Menurut Netting, Kettner dan McMurtry (2004: 130-131) ada lima fungsi masyarakat:

1. Fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan-kegiatan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan sejenisnya.

2. Fungsi sosialisasi (socialization). Meneruskan atau mewariskan norma-norrna, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat.

3. Fungsi pengawasan sosial (social control). Masyarakat senantiasa mengharapkan warganya untuk mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang dianut melalui penetapan hukum, peraturan dan sistem,sistem penegakkannya.

4. Fungsi partisipasi sosial (social participation). Masyarakat menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekpresikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingannya guna terbangunnya jaringan dukungan dan pertolongan melalui interaksi dengan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi.

5. Fungsi gotong royong (mutual support). Keluarga-keluarga, teman-teman, para tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi-asosiasi profesional yang tergabung dalam sebuah masyarakat biasanya saling membantu satu sama lain.

Kerangka Kerja

Empat tugas yang dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam memahami masyarakat adalah memahami karakteristik dan kebutuhan populasi sasaran; menentukan karakteristik masyarakat; memahami perbedaan-perbedaan masyarakt; dan mengidentifikasi struktur masyarakat (Netting, Kettner dan McMurtry, 20A4; Suharto, 2005a).

1. Fokuskan pada populasi sasaran yang menyangkut orang, karakteristik dan kebutuhannya.

·         ldentifikasi populasi sasaran (orang). Siapa populasi atau orang yang memerlukan pelayanan dan bagaimana mereka diidentifikasi? Siapa populasi yang akan menjadi fokus asesmen? Apa prioritas kebutuhan mereka, segmen atau kelompok khusus dari populasi seperti kelompok etnis, wanita, lanjut usia atau orang dengan kecacatan?

2. Tentukan karakteristik masyarakat

·         Identifikasi batas-batas masyarakat. Apa batas-batas yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan intervensi? Dimana para anggota populasi sasaran berlokasi, apakah berkerumun atau berpencar? Apa saja hambatan-hambatan fisik atau sosial yang dimiliki populasi sasaran? Bagimana batas-batas kewenangan progftlm kesehatan dan kemanusiaam yang melayani populasi, bagaimana aksesibilitas program-program tersebut?

3. Pahami perbedaan-perbedaan masyarakat

Identifikasi mekanisme-mekanisme penindasan yang tampak maupun tersembunyi. Apa perbedaan-perbedaan yang terlihat diantara anggota populasi sasaran dan perbedaan diantara anggota populasi sasaran dengan anggota masyarakat lainnya? Bagaimana perbedaan-perbedaan pada populasi sasaran dilihat oleh anggota masyarakat lainnya? Apakah populasi sasarann ditindas dikarenakan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki? Apa kekuatan-kekuatan populasi sasaran yang dapat diidentifikasi dan bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat berkontribusi bagi masyarakat luas?

4. Identifikasi struktur masyarakat

Identifikasi pola-pola pemberian dan pengontrolan pelayanan. Kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi apa saja yang memberikan pelayanan advokasi atau bantuan sosial terhadap populasi sasaran? Bagaimana distribusi sumber terhadap populasi sasaran dipengaruhi oleh interaksi diantara masyarakat? Apa saja batasan-batasan yang ditetapkan terhadap pelayanan-pelayanan bagi populasi sasaran dan siapa yang menetapkan batasan-batasan tersebut? Apa saja peranan warga dan pengguna pelayanan dalam mengontrol pelayanan-pelayanan terhadap populasi sasaran?

Memahami Organisasi

a). Pengertian Organisasi

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi adalah sebagai berikut:

·         Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.

·         James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

·         Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

·         Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

·         Organisasi juga diartikan sebagai perwujudan sosial yang tujuannya terarah dan sistem kegiatan terstruktur dengan batas yang teridentifikasi

Dewasa ini, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki organisasi. Organisasi adalah wadah manusia dalam melakukan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan. Apakah besar atau kecil, terstruktur secara formal maupun informal, organisasi memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan sosial pada masyarakat rnodern. Sebelum periode industrialisasi, sebagian besar panduduk lndonesia tinggal di pedesaan. Mereka membuat jalan, membangun rumah, menggali sumur dan mengalirkan sungai, menanamkan padi dan sayuran, menjahit pakaian, pada umumnya dilakukan secara sendiri, melalui keluarga, atau gotong royong dan relatif tanpa keterlibatan organisasi formal. Sekarang ini, dimana industrialisasi menggeser kehidupan agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai meninggalkan kehidupan pedesaan dan hidup di komunitas perkotaan yang besar, kompleks dan heterogen. Kebutuhan mereka tidak memadai lagi dipenuhi secara sendiri-sendiri maupun secara kekeluargaan. Mereka memerlukan organisasi-organisasi khusus seperti supermarket restoran, perusahaan konstruksi, perusahaan jasa konsultan, lembaga penelitian, sekolah, rumah sakit, lembaga-lembaga pelayanan sosial dan masih banyak lainnya.

Organisasi-organisasi dapat diibaratkan sebagai susunan batu-bata dalam sebuah bangunan rumah. Susunan batu-bata yang terstruktur itulah yang membangun rumah yang indah. Dalam sistem makro yang lebih besar, susunan organisasi membentuk masyarakat. Masyarakat adalah arena yang penting dalam Pengernbangan Masyarakat. Tetapi, setiap individu yang terlibat dalam masyarakat umumnya tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung, melainkan melalui organisasi. Pada hakekatnya masyarakat bukanlah kumpulan individu-individu begitu saja. Melainkan merupakan jaringan organisasi yang teratur. Masyarakat menyediakan suprastruktur yang memungkinkan beragam organisasi beroperasi. Sebaliknya, organisasilah yang menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi masyarakat. Pakar sosiologi Talcot Parsons (1960) menyatakan bahwa perkembangan organisasi merupakan mekanisme penting pada masyarakat yang terdiferensiasi, karena kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara individu menjadi dapat dicapai berkat adanya organisasi. Dalam karya klasiknya, Modern Organizations (1964), Amitai Etzioni menyatakan bahwa munculnya struktur sosial yang 'terorganisasi' telah memungkinkan masyarakat modern berjalan dengan baik.

b).  Fungsi Organisasi:

Beberapa fungsi organisasi, antara lain:

a. Dalam kaitan dengan sistim kesejahteraan social

Fungsi organisasi adalah untuk menghidupkan, mengembangkan dan memperkuat sistim kesejahteraan sosial yang ada, agar sistim tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kesejahteraan dari setiap individu dan masyarakat sebagai kumpulan kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini menampakan peranan potensial dari setiap badan sosial sebagai bentuk usaha yang terorganisasikan dan menangani masalah-masalah yang bersifat manusiawi.

b. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Fungsi organisasi sosial adalah memberi tempat (mengakomodasi) atau sebagai wadah dari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan, agar dengan  usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan secara teratur, effisien daneffektif serta memenuhi syarat-syarat sebagai usaha kesejahteraan sosial (bukan usaha lain) yang sesuai dengan pembidangannya.         

    

c). Organisasi Pelayanan Kemanusiaan

Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (OPK) atau Human Service Organization ( HSO) adalah organisasi yang fokus utamanya memberi pelayanan sosial. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Pekerja sosial karenanya harus mengerti kekhasan ini agar dapat melalakukan Pengembangan Masyarakat secara efektif.

Agar sebuah organisasi dapat disebut OPK sedikitnya ada tiga karakteristik yang harus dipenuhi (Netting, Kettner dan McMurtry,2004).

1. Bekerja secara langsung dengan dan untuk manusia. OPK beroperasi untuk melayani manusia, yakni meningkatkan kualitas hidup konstituen, pelanggan atau kliennya.

2. Memiliki mandat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dilayaninya, yang pada gilirannya berani pula meningkatkan kesejahteraan publik.

3. Dapat diklasifikasikan sebagi organisasi yang berada di bawah naungan lembaga-lembaga sektoral, baik organisasi nir-laba, maupun organisasi pencari laba.

Kerangka Kerja

Mengacu pada Netting, Ketfirer dan McMurtry (2004) dan Suharo (2005a), dua kegiatan di bawah ini dapat dilalrukan untuk memahami organisasi, khususnya OPK.

1.    Analisis lingkungan tugas organisasi. Ada empat elemen kunci lingkungan tugas organisasi, yaitu: (a) Pelanggan, baik distributor maupun pengguna; (b) Pemasok barang, tenaga kerja, modal, peralatan dan tempat kerja; (c) Pesaing dalam pemasaran maupun penjangkauan sumber-sumber; dan (d) Kelompok-kelompok pembuat keputusan, seperti lembaga-lembaga pemerintah, serikat kerja dan asosiasi-asosiasi internal organisasi.

2.    Analisis elemen-elemen internal organisasi. Tujuannya unfuk mengetahui legalitas dan alasan-alasan utama keberadaan organisasi.

Otoritas dan misi organisasi. Apa saja otoritas dan misi organisasi? Apakah organisasi beroperasi sesuai dengan otoritas dan misinya? Seberapa jauh misi organisasi didukung oleh paru staf organisasi? Apakah kebijakan dan prosedur konsisten dengan otoritas dan misi organisasi?

Memahami Kebijakan Sosial

a). Pengertian Kebijakan Sosial

 Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social). Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya. 

Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

Di negara-negara berkembang, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kelangkaan pelayanan sosial merupakan masalah sosial utama sejak dulu sampai sekarang. Keadaan seperti ini tentunya akan menghambat individu dan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih bagi kelompok masyarakat rentan yang mudah goyah diterpa perubahan sosial. Masalah ini pada gilirannya dapat menimbulkan slum area (kawasan kumuh) yang tentu bersinggungan pula dengan masalah-masalah sosial lainnya.

Bentuk antisipasi dalam mengatasi semua kemungkinan disorganisasi sosial diperlukan perangkat, mekanisme dan sistem yang menunjang peningkatan taraf hidup, menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan bagi setiap warga negara dalam hal pengembangan kapasitasnya. Kaitannya dengan kebijakan sosial yang hadir sebagai cara utnuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat.

b). Tujuan Kebijakan Sosial.

Dalam konteks social development, kebijakan sosial adalah perangkat, mekanisme dan sistem sebagai pengarah dan penerjemah tujuan-tujuan pembangunan. Dengan kata lain kebijakan sosial berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial.

                          

Tujuan memecahkan masalah sosial mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan atas keadaan yang tidak diharapkan atau kejadian destuktif yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan memenuhi kebutuhan sosial mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan. Perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial  (David Gil. 1973) yaitu yang menyangkut:

-          Pengembangan sumber-sumber: meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyrakat dan penetuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas dan kuantitas semua barang-barang serta pelayanan yang ada dalam masyarakat.

-          Pengalokasian status: menyangkut peningkatan serta perluasan akses bagi seluruh masyarakat. Kebijakan sosial harus mampu memiliki efek penghilang diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul.

-          Pendistribusian hak: menunjuk pada perluasan kesempatan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material dan non-material. Dengan kata lain, pendistribusian kekuasaan dan penguasaan yang lebih adil.

Tujuan-tujuan kebijakan sosial secara lebih rinci sebagai berikut:

-          Bentuk antisipasi, pengurangan dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

-          Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak dapat mereka penuhi sendiri.

-          Peningkatan hubungan yang intrasosial manusia.

-          Peningkatan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi.

-          Penggalian, pengalokasian dan pengembangan sumber-sumber kemasyarakatan.